Jakarta | Jabar Pos – Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto agar menjadikan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai prioritas utama dalam Pemerintahannya.
Usman Hamid juga mengkritik berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya telah mencederai komitmen Indonesia terhadap HAM internasional.
“Rangkaian pelanggaran yang terjadi, mulai dari pembatasan kebebasan berekspresi, pengabaian hak-hak komunitas adat, kerusakan lingkungan, meningkatnya konflik di Papua, hingga terjadinya penguatan budaya impunitas, menjadi bukti nyata kegagalan Pemerintah sebelumnya dalam memenuhi kewajiban dan komitmen HAM internasional,” tutur Usman Hamid. Jumat, (18/10/2024).
Lebih lanjut, Amnesty International Indonesia mencatat tingginya represi terhadap Aktivis HAM dan masyarakat Sipil selama periode Januari 2019 hingga Oktober 2024. Dalam rentang waktu tersebut, setidaknya 454 insiden serangan tercatat yang melibatkan 1.262 Pembela HAM, termasuk di antaranya Aktivis masyarakat Adat, Jurnalis, dan Aktivis Lingkungan.
“Pemerintahan yang baru harus memahami bahwa protes dan kritik adalah wujud dari partisipasi publik, bukan ancaman bagi stabilitas Negara,” ungkapnya.
Usman Hamid mendesak Pemerintahan Prabowo untuk mengutamakan agenda penegakan HAM serta membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan suara mereka tanpa rasa takut.
Selain itu, ia juga memperingatkan bahwa Prlemerintahan yang gagal mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu berisiko besar untuk mengulangi kesalahan serupa di masa depan.
“Pemerintahan yang akan datang memiliki tanggung jawab historis untuk mengakhiri budaya impunitas yang telah lama mengakar di Indonesia,” pungkas Usman Hamid. (far)