Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana kunjungan mendadak ke sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga kuat melakukan praktik pengemplangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Inspeksi ini dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, antara hari Selasa atau Rabu, demikian dilaporkan jabarpos.id.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Purbaya di Gedung DPR RI pada Senin lalu, mengisyaratkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran pajak. "Sehari dua hari ini saya akan kesana," ujarnya, tanpa merinci nama-nama perusahaan yang akan disambangi.
Purbaya menjelaskan, total ada 40 perusahaan baja yang terdeteksi melakukan praktik serupa, dan semuanya berasal dari Tiongkok. "Bukan campur-campur, ini dari China semua," tegasnya. Dari puluhan entitas tersebut, dua perusahaan terbesar menjadi prioritas utama untuk disidak dalam waktu dekat.
Keheranan Menteri Purbaya bukan tanpa alasan. Ia mempertanyakan bagaimana puluhan perusahaan ilegal ini bisa beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya selama ini. Kecurigaan mengarah pada adanya keterlibatan oknum internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang diduga membiarkan praktik tersebut. "Harusnya kan kalau perusahaan besar gampang ngelihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," ungkapnya, mengindikasikan adanya investigasi internal.
Kasus ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, Purbaya pernah mengungkapkan adanya modus operandi lain, yaitu ‘pembelian Kartu Tanda Penduduk (KTP)’ oleh perusahaan-perusahaan China untuk memalsukan jumlah karyawan. Tujuannya jelas, menghindari pembayaran PPN. "Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN," jelas Purbaya kala itu, menambahkan bahwa rencana penggerebekan sempat tertunda untuk menunggu waktu yang tepat.
Langkah tegas Menteri Keuangan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang mencoba mengakali sistem perpajakan di Indonesia, sekaligus memastikan kepatuhan pajak demi penerimaan negara.
