Jakarta – Fenomena ‘kredit nganggur’ yang menumpuk di perbankan nasional hingga mencapai angka fantastis Rp2.509,4 triliun per November 2025 menjadi sorotan tajam. Jumlah ini setara dengan 23,18% dari total plafon kredit yang tersedia. Melalui laporan yang dihimpun jabarpos.id, Bank Indonesia (BI) akhirnya membeberkan akar masalah di balik tertahannya dana triliunan rupiah ini.
Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, mengungkapkan bahwa pemicu utama adalah lemahnya permintaan kredit dari berbagai segmen, termasuk korporasi. Banyak perusahaan memilih untuk menunda ekspansi atau penggunaan dana pinjaman untuk operasional. Mereka lebih condong memanfaatkan sumber pendanaan internal yang dimiliki.
"Mereka masih wait and see. Dan juga, mereka masih punya simpanan internal, atau dana internal, gitu. Daripada ngambil ke bank, mendingan pake duit saya sendiri. Karena mungkin bisa saja yield (bunga) masih tinggi," jelas Solikin dalam taklimat media yang digelar di kantor BI, Jakarta, pada Senin (22/12/2025).
Kondisi serupa juga terjadi di sektor rumah tangga. Permintaan kredit dari segmen ini turut lesu, lantaran masyarakat masih cenderung ‘ngerem’ untuk ekspansi bisnis. Solikin menggarisbawahi bahwa keraguan ini muncul akibat sikap wait and see yang masih dipertahankan, ditambah lagi dengan tingginya suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan.
Lebih lanjut, Solikin juga menyoroti praktik ‘special rate’ yang masih marak di industri perbankan. Praktik ini, menurutnya, menjadi penghambat signifikan bagi penurunan suku bunga kredit. "Pihak-pihak yang punya duit banyak walaupun taruh deposito (bunga umumnya) 3 persen, mereka minta 5 persen, bahkan 6 persen," ungkapnya. Tingginya ‘special rate’ ini secara langsung meningkatkan ‘cost of loanable fund’ atau biaya penghimpunan dana bagi bank. Akibatnya, bank kesulitan untuk menurunkan suku bunga kredit kepada nasabah, yang pada akhirnya turut menekan minat masyarakat dan korporasi untuk meminjam.
Menyikapi kondisi ini, Solikin menegaskan bahwa Bank Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan strategis. Tujuannya adalah mendorong penyaluran kredit secara lebih efektif dan pada akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Sehingga Kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depan ini, selain kita menggunakan regular instrumen, instrument makroprudensial. Kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang diperkuat untuk mendorong respons sisi demand, respons sektor riil," terang Solikin. Ia menambahkan, inisiatif ‘Pinisi’ atau Percepatan Intermediasi Indonesia yang digagas Gubernur BI juga menjadi bagian dari upaya ini.
Untuk memperkuat sisi permintaan, BI juga akan berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi ini bertujuan untuk memetakan sektor-sektor ekonomi mana saja yang memiliki peran signifikan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga dapat dikelola untuk membangun persepsi kepercayaan ekonomi yang lebih kuat.
