Jakarta | Jabar Pos – Kementerian Pekerjaan Umum bersikeras untuk melanjutkan pekerjaan pada proyek jalan tol yang ada, terlepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara rencana masa depan untuk infrastruktur utama, termasuk jalan tol baru.
Rachman Arief Dienaputra, direktur jenderal jalan raya kementerian, mengatakan pekerjaan akan berlanjut pada semua proyek jalan tol dalam pipa, termasuk yang sedang dibangun serta yang dalam tahap awal persiapan, studi kelayakan atau lelang.
“Tidak ada jalan tol proyek yang telah dihentikan. Kemarin, saya memberi tahu rekan-rekan saya bahwa kami akan terus mengerjakan jalan tol yang telah dikontrak dan yang saat ini sedang dilelang,” kata Rachman dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Kamis (19/22)
Dia menekankan bahwa tidak ada proyek jalan tol yang ada yang akan ditunda, dan bahwa proyek yang didanai swasta akan tetap berjalan.
“Deputi menteri mengatakan bahwa jika kami menghentikan proyek kami akan dituntut,” tambah Rachman.
Sony Sulaksono Wibowo, dari Otoritas Jalan Tol Indonesia (BPJT) mengatakan Presiden telah menyerukan penghentian sementara proyek infrastruktur baru, termasuk jalan tol baru, sementara pemerintah mengevaluasi kekuatan anggaran negara tahun 2025.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk menghentikan beberapa proyek besar baru. Jalan tol juga terpengaruh, tetapi yang ingin kami tunda adalah yang belum berjalan,” kata Sony di Jakarta pada hari Selasa (17/12)
Dalam pertukaran dengan infrastruktur baru, pemerintahan Prabowo memprioritaskan proyek-proyek untuk keamanan pangan, energi, dan air, semua pilar agenda kebijakan Presiden.
Pendanaan saluran anggaran yang disesuaikan untuk apa yang disebutnya Inisiatif, seperti revitalisasi bendungan dan proyek irigasi untuk meningkatkan produksi pangan.
Sementara Rachmat mengakui bahwa pemerintah memprioritaskan pengeluaran negara untuk program swasembada pangan dan energi, dia mengatakan jalan tol juga memainkan peran penting dalam mencapai kedua tujuan tersebut.
Ketika ditanya tentang proyek jalan tol Puncak yang sedang berlangsung, dia mengatakan konstruksi akan berlanjut sesuai rencana, karena proyek khusus ini tidak didanai oleh anggaran negara.
“Menteri pekerjaan publik mendorong semua proyek yang diluncurkan dalam kemitraan publik-swasta untuk dilaksanakan,” Triono Junoasmono, direktur jenderal pembiayaan infrastruktur publik, mengatakan pada pengarahan hari Kamis di Jakarta (19/12).
Pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo alokasikan Rp 116,22 triliun dalam rencana anggaran negara bagian 2025 untuk kementerian, kemudian disebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemerintahan Prabowo kemudian membagi kementerian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman. (die)
