Dalam kancah politik Indonesia, jarang sekali muncul sosok yang berani mempertaruhkan segalanya demi sebuah jabatan, apalagi nyawa. Namun, sejarah mencatat nama Hadeli Hasibuan, seorang pengacara berdarah Batak, yang pada pertengahan 1960-an secara terang-terangan menyatakan kesiapannya ditembak mati jika gagal memulihkan ekonomi bangsa. Kisah keberaniannya, yang diulas oleh jabarpos.id, menjadi salah satu babak paling dramatis dalam pencarian solusi krisis kala itu.
Kisah ini bermula di tengah gejolak ekonomi parah yang melanda Indonesia pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Inflasi merajalela, harga kebutuhan pokok melonjak drastis hingga ratusan persen, dan stabilitas politik goyah. Harga bensin, misalnya, melonjak dari Rp400 menjadi Rp1.000 per liter, mencekik rakyat. Menanggapi situasi genting ini, Presiden Soekarno pada 15 Januari 1966 melontarkan sebuah sayembara yang tak lazim. Ia menantang siapa saja warga negara yang sanggup menjadi Menteri Penurunan Harga.
Bukan sekadar tawaran jabatan biasa, sayembara itu datang dengan konsekuensi yang mengerikan. Soekarno dengan tegas menyatakan, "Siapa saja yang berani dan sanggup menurunkan harga dalam waktu tiga bulan akan diangkat menjadi Menteri Penurunan Harga. Apabila dalam tempo tiga bulan, yakni sampai 15 April 1966, keadaan ekonomi bertambah buruk, dia akan ditembak mati. Apabila keadaan sama saja, dia akan saya masukkan ke dalam penjara selama 10 tahun!"
Di tengah ketidakpastian dan ketakutan, Hadeli Hasibuan, seorang pengacara dari Sumatera Utara, tampil ke muka. Ia dengan berani menyambut tantangan maut tersebut, mengirimkan surat lamaran langsung ke Istana Merdeka, menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas berat itu, bahkan dengan nyawa sebagai taruhannya.
Pihak istana merespons. Pada 2 Februari 1966, Hadeli dipanggil ke Istana, disambut oleh Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena. Di hadapan para wartawan, ia memaparkan visi ekonominya yang radikal, jauh melampaui pemikiran konvensional saat itu.
Gagasannya mencakup liberalisasi ekonomi secara menyeluruh, efisiensi anggaran negara, penyerahan pengelolaan BUMN kepada para ahli profesional, serta membuka lebar pintu bagi peran sektor swasta. Hadeli juga menolak konsep ekonomi berdikari ala Soekarno, berargumen bahwa Indonesia belum siap untuk kemandirian penuh dan masih memerlukan industri dari luar, mencontoh Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai satu-satunya negara yang mampu melakukannya.
Tidak hanya itu, Hadeli juga mengusulkan langkah-langkah politik strategis, seperti mendorong Indonesia kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, mengurangi jumlah kementerian, dan memanggil pulang ekonom terkemuka Sumitro Djojohadikusumo yang saat itu berada di pengasingan akibat bersitegang dengan Soekarno. Dalam autobiografinya, "Pengalamanku sebagai Calon Menteri Penurunan Harga" (1985), Hadeli yakin konsepnya akan berhasil.
Dengan keyakinan penuh, Hadeli menegaskan kembali kesediaannya untuk menghadapi hukuman mati jika konsepnya gagal dalam tiga bulan. Namun, harapan itu pupus. Gagasan-gagasannya yang cenderung liberal dan pro-swasta, bertentangan frontal dengan ideologi ekonomi Soekarno yang anti-liberalisasi dan berdikari. Melalui Leimena, Istana akhirnya menolak mentah-mentah konsep Hadeli. Leimena bahkan sempat menyebut gagasan Hadeli sebagai "gila dan tak masuk akal".
Meskipun gagal menduduki kursi menteri, nama Hadeli Hasibuan terlanjur menjadi buah bibir. Ironisnya, sejarah kemudian membuktikan bahwa Soekarno memang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi. Ketika kekuasaan beralih ke tangan Jenderal Soeharto pada 1968, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh para ekonom "Mafia Berkeley" justru sangat selaras dengan ide-ide yang pernah diusung Hadeli.
Hingga kini, Hadeli Hasibuan tetap menjadi satu-satunya figur dalam sejarah Indonesia yang dengan berani mempertaruhkan nyawanya demi sebuah jabatan menteri dan demi perbaikan ekonomi bangsa. Sebuah keberanian yang tak tertandingi, menjadi catatan emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa.
